Berita Inforamsi Bola Terbaru 2020
Menteri ESDM Ungkap Solusi Ketersediaan Listrik Daerah Terpencil RI | ITAGI: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Diawasi Seksama untuk Pastikan Keamanan | Daihatsu Gelar Konvensi Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Produk | Menko Luhut soal Bangun RS Internasional di Medan: Supaya Jangan Berobat ke Penang | KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka Kasus Suap | Penjelasan Istana Draf UU Cipta Kerja Jadi 1.187 Halaman | Polisi Bentuk Tim Buru Penyebar Selebaran Provokatif di Bali | Seorang Pegawai Terpapar Covid-19, Satu Kantor di Balai Kota Solo WFH | Tokopedia Klaim Pembayaran Digital Kian Populer di Tengah Pandemi | Antisipasi Banjir, DKI Anggarkan Rp780 Miliar untuk Pembebasan Lahan | Uji Coba Vaksin Covid-19 di Brasil Berlanjut Setelah Seorang Sukarelawan Meninggal | Begal Sepeda Makin Marak, Polisi Tingkatkan Patroli di Daerah Rawan Kejahatan | Pengamat Militer Minta Penerimaan Calon Taruna Lebih Teliti, Cegah LGBT | Anggota DPR Apresiasi Peran Kepala Daerah dalam Menurunkan Kasus Aktif Covid-19 | Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa? |
Home Sitemap Cari disclaimer Contack Me  

Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja

Oleh : Rista Simbolon (Via Merdeka ) | Diterbitkan 1 Minggu yang lalu | Short link: https://ristabola.com/link/7869772

Bagikan Ke : Facebook Twitter


Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai proses legislasi atau pembuatan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang pada 5 Oktober 2020 lalu disahkan DPR RI, adalah yang terburuk dalam proses legislasi setelah reformasi.

Menurut dia, masalah tersebut terdapat pada perubahan naskah, informasi, dan prosedur yang turut melanggar prinsip-prinsip hukum tata negara.

"Jadi ini praktik yang sangat buruk. Bahkan menurut catatan kami, ini yang terburuk ya dari proses legislasi selama ini. Apalagi selama proses legislasi setelah reformasi," kata Bivitri dalam diskusi SmartFM, Sabtu (17/10).

Ia pun menjabarkan masalah pertama terdapat pelanggaran yang terkesan terburu-buru dalam pembuatannya dan itu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurutnya, saat DPR dan pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada 3 Oktober 2020 yang saat itu dilakukan jelang tengah malam.

"Pada saat keputusan tingkat I yang terjadi Sabtu di atas jam 10 malam saja itu tidak wajar," ujarnya.

Kedua, ia mengatakan berdasarkan Tata Tertib DPR, naskah RUU semestinya sudah siap naskahnya pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat I. Karena Tata Tertip DPR menyatakan bahwa RUU harus dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I.

"Nah biasanya Di tingkat I itu harusnya ada naskah lengkapnya. Tapi kita tahu ini begitu terburu- buru, bahkan ada keinginan mempercepat rapat dari 8 Oktober ke 5 Oktober tanpa ada pemberitahuan memadai. juga menyalahi secara prosedural," ungkapnya.

Terlebih, lanjutnya, selama proses persetujuan tingkat I belum ada naskah draft final UU Omnibus Law Ciptaker dan pada akhir tanggal 5 Oktober 2020 saat pengambilan tahap II dalam rapat paripurna belum ada naskah finalnya.

"Jadi kelaziman yang biasa diterapkan untuk bisa punya naskah akhir pada persetujuan tingkat I tidak bisa diraih. Seninnya pada 5 Oktober jadinya tidak ada naskah sebenarnya naskah yang betul-betul final," katanya.

Langgar Moralitas Demokrasi

Dampaknya, Bivitri menyoroti adanya beragam versi dan perubahan yang terdapat dalam Rancangan UU Cipta Kerja Menurutnya, proses legislasi jangan hanya dinilai hanya sebatas pengesahan.

Lantaran, setelah disahkan, UU Cipta Kerja sempat dikoreksi kembali dan berbedar draf UU Cipta Kerja dalam berbagai versi jumlah halaman. Yang sampai saat ini, draf final UU Cipatker yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani adalah 812 halaman.

"Dari segi prinsip itu semua juga melanggar moralitas demokrasi. Karena ketok palu itu kan bukan sekedar seremoni makna demokrasi nya itu dalam sebuah negara demokrasi adalah persetujuan bersama perwujudan dari pasal 20 UUD 1945 ayat 2 bahwa setiap UU itu persetujuan bersama presiden diwakili menteri dengan anggota DPR," ujarnya.

"Jadi ada makna besarnya dalam demokrasi kita jangan cuma dipandang hanya ketok palu saja," kata dia.

[gil]

Baca Selanjutnya: Langgar Moralitas Demokrasi...

Halaman

  • 1
  • 2



Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja | Bang Naga | on 5:09:47am Jumat 30 Oktober 2020 | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja
Description: Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja
Alamat: https://ristabola.com/news/7869772/catatan-ahli-hukum-terkait-proses-pengesahan-uu-cipta-kerja.html
Artikel Terkait















                            Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa?

Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa?


Sumutkota.com ... Read More →

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest Update

  • jadwal bola malam ini
  • Hasil Liga Champions
  • Jadwal Liga Inggris
  • Jadwal Liga Champions Eropa UEFA
  • Jadwal Liga Spanyol Malam Ini
  • Jadwal Liga Italia
  • Jadwal Bundesliga Jerman
  • Jadwal Bola Siaran Langsung
  • Jadwal Kiblat Bola

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
    © 2017 - 2020 ristabola.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved


    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds