Berita Inforamsi Bola Terbaru 2020
Menteri ESDM Ungkap Solusi Ketersediaan Listrik Daerah Terpencil RI | ITAGI: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Diawasi Seksama untuk Pastikan Keamanan | Daihatsu Gelar Konvensi Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Produk | Menko Luhut soal Bangun RS Internasional di Medan: Supaya Jangan Berobat ke Penang | KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka Kasus Suap | Penjelasan Istana Draf UU Cipta Kerja Jadi 1.187 Halaman | Polisi Bentuk Tim Buru Penyebar Selebaran Provokatif di Bali | Seorang Pegawai Terpapar Covid-19, Satu Kantor di Balai Kota Solo WFH | Tokopedia Klaim Pembayaran Digital Kian Populer di Tengah Pandemi | Antisipasi Banjir, DKI Anggarkan Rp780 Miliar untuk Pembebasan Lahan | Uji Coba Vaksin Covid-19 di Brasil Berlanjut Setelah Seorang Sukarelawan Meninggal | Begal Sepeda Makin Marak, Polisi Tingkatkan Patroli di Daerah Rawan Kejahatan | Pengamat Militer Minta Penerimaan Calon Taruna Lebih Teliti, Cegah LGBT | Anggota DPR Apresiasi Peran Kepala Daerah dalam Menurunkan Kasus Aktif Covid-19 | Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa? |
Home Sitemap Cari disclaimer Contack Me  

KAMI Pertimbangkan Ajukan Praperadilan dan Lapor Komnas HAM

Oleh : Rista Simbolon (Via Merdeka ) | Diterbitkan 1 Minggu yang lalu | Short link: https://ristabola.com/link/7869977

Bagikan Ke : Facebook Twitter


Merdeka.com - Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani mengatakan, telah mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap beberapa aktivis KAMI yang ditangkap polisi di Medan dan Jakarta. KAMI berencana mengajukan praperadilan dan melapor Komnas HAM terkait penangkapan aktivisnya.

"Kita siap lakukan pendampingan hukum dan kita sudah melihat ada kejanggalan itu. Nah kita sedang memikirkan langkah hukum, untuk bisa kita buat pada praperadilan, kita bisa melaporkan kepada Propam, Komnas maupun Kompolnas," kata Amhad saat dihubungi Sabtu (17/10).

Namun untuk saat ini, Ahmad mengatakan pemberian pendampingan dan bantuan hukum baru diberikan untuk proses surat kuasa kepada dua aktivis KAMI yakni Anton Permana dan Syahganda Nainggolan, karena terdapat kesulitan akses untuk bertemu.

"Nah khusus Pak Jumhur Hidayat itu kita sudah buatkan surat kuasa dan diberikan kepada istirnya tapi sampai sekarang masih belum balik. Bahkan, katanya Pak Jumhur Hidayat sudah ada pengacara, tapi kita belum tahu siapa pengacara yang ditunjuk itu, keluarganya tidak tahu dan kita juga tidak tahu," katanya.

"Sudah kita buatkan tapi belum ditanda tangani, karena sampai saat ini kita belum bisa mengakses. Padahal kita sudah minta istrinya menemui saat hari besuk Kamis, tapi tetap tidak bisa mengakses masuk," lanjutnya.

Atas hal tersebut, Ahmad merasa terdapat kesulitan mengakses guna memberikan pendampingan hukum terhadap aktivis-aktivis KAMI yang ditahan oleh kepolisian.

"Kemarin mencoba lagi untuk datang ke Mabes Polri, jangankan masuk ke kantor Bareskrim. Masuk gerbang utamanya saja tidak boleh, padahal sudah atas nama keluarga apalagi atas nama KAMI," tuturnya.

Termasuk kepada aktivis KAMI yang ditangkap di Medan, Ahmad memastikan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap mereka. Walaupun sampai saat ini masih mengalami kendala akses untuk bertemu.

"Nah untuk kelima dari Medan yang memang ada satu presidium KAMI di Medan dan yang empatnya kita tidak tahu statusnya apakah deklarator juga atau apa kami tidak mengerti. Karena organisasi ini kan sifatnya jejaring, tetapi walaupun sifatnya jejaring, tetap KAMI siap memberikan bantuan hukum dan pembelaan," ujarnya.

Polisi Tangkap 8 Aktivis KAMI

Sebelumnya, Polisi melalui Direktorat Siber telah menangkap delapan orang yang tergabung dalam organisasi atau kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Penangkapan dilakukan di dua wilayah yakni Medan Sumatera Utara dan Jakarta.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, penangkapan oleh pihaknya itu sudah dilakukan sejak 9 Oktober 2020 lalu. Mereka yang ditangkap itu karena terkait dengan aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10).

"Secara berturut-turut mulai dari tanggal 9 sampai dengan hari tanggal 13 Oktiber. Tim telah melakukan beberapa kali penangkapan," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Ia menjelaskan, penangkapan lebih dulu dilakukan oleh Tim Cyber Polda Sumatera Utara di Medan terhadap Khairi Amri pada, Jumat (9/10) kemarin. Lalu, pada Sabtu (10/10), pihaknya kembali menangkap dua orang kembali.

"Kedua tanggal 10 Oktober 2020 atas nama JG sama ditangkap oleh tim Cyber Polda Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga tanggal 10 Oktober 2020 atas nama NZ, sama juga ditangkap tim Cyber Polda Sumatera Utara," jelasnya.

Lalu, dua hari berikutnya Polda Sumatera Utata kembali menangkap satu orang lagi yakni Wahyu Rasari Putri pada Senin (12/10) kemarin.

"Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo Omnibus Law yang berakhir anarkis di Sumatera Utara," ujarnya.

Selanjutnya, Tim Cyber Bareskrim Polri menangkap beberapa anggota KAMI yang berada di Jakarta. Salah satunya yakni Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Anton Permana.

Anton ditangkap di kediaman saudaranya yang berada di Rawangun, Jakarta Timur, pada Senin (12/10) sekitar pukul 00.00-02.00 Wib.

"Kemudian, 13 Oktober ada dua kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 Wib tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00 Wib," ungkapnya.

Namun, sebelum menangkap tiga orang tersebut. Polisi lebih dulu menangkap satu orang yang berada di Tangerang Selatan, pada 10 Oktober 2020.

"Pada 10 Oktober 2020 telah ditangkap saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30 Wib dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1x24 jam," ucapnya.

Dalam perkara ini, mereka dipersangkakan Pasal 45a ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

"Mereka dipersangkakaan melanggar setiap orang dengan senagaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perbuatan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA atau penghasutan. Jadi sesuai Pasal 45 A ayat 2 UU RI no 19 tahun 2016 tentang ITE atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan," sebutnya.

"Untuk UU ITE ancamanya 6 tahun pidana penjara atau denda Rp 1 miliar dan penghasutan Pasal 160 KUHP ancaman pidananya 6 tahun penjara," sambungnya.

[gil]

Baca Selanjutnya: Polisi Tangkap 8 Aktivis KAMI...

Halaman

  • 1
  • 2



KAMI Pertimbangkan Ajukan Praperadilan dan Lapor Komnas HAM | Bang Naga | on 5:42:05am Jumat 30 Oktober 2020 | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: KAMI Pertimbangkan Ajukan Praperadilan dan Lapor Komnas HAM
Description: KAMI Pertimbangkan Ajukan Praperadilan dan Lapor Komnas HAM
Alamat: https://ristabola.com/news/7869977/kami-pertimbangkan-ajukan-praperadilan-dan-lapor-komnas-ham.html
Artikel Terkait















                            Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa?

Huawei Klaim Rantai Pasokannya Diserang, Seperti Apa?


Sumutkota.com ... Read More →

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest Update

  • jadwal bola malam ini
  • Hasil Liga Champions
  • Jadwal Liga Inggris
  • Jadwal Liga Champions Eropa UEFA
  • Jadwal Liga Spanyol Malam Ini
  • Jadwal Liga Italia
  • Jadwal Bundesliga Jerman
  • Jadwal Bola Siaran Langsung
  • Jadwal Kiblat Bola

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
    © 2017 - 2020 ristabola.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved


    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds